PEDOMAN UMUM KERJASAMA ANTAR RATSHAP DAN OHOI


LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN MALUKU TENGGARA

Nomor  : 07                 Tahun  : 2009                    Seri  : D                          Nomor  : 07

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA

NOMOR  07  TAHUN 2009

TENTANG

PEDOMAN UMUM KERJASAMA ANTAR RATSHAP DAN OHOI

BUPATI  MALUKU TENGGARA,

Menimbang   :    a.  bahwa sesuai Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka dipandang perlu pengaturan lebih lanjut  tentang Ratshap dan Ohoi;

  1. bahwa suatu Ratshap dan atau Ohoi dapat melakukan kerjasama antar Ratshap dan atau Ohoi atas dasar kebutuhan bersama untuk meningkatkan kapasitas Ratshap dan atau  Ohoi dalam mendukung kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Ratshap dan Ohoi;
  1. bahwa untuk menjamin kepastian hukum dalam kerjasama antar Ratshap dan atau Ohoi diperlukan adanya pedoman kerjasama antar Ratshap dan atau Ohoi;
  1. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana disebutkan pada huruf a, b, dan c diatas, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Pedoman Umum Kerjasama Antar Ratshap dan Ohoi.

Mengingat       :    1.  Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1645);

2.  Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten     Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3896);

  1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Aru, Seram Bagian Barat dan Seram Bagian Timur (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4350);
  2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara  Nomor 4389);
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
  4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
  5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Tual di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4747);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan, Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4106);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4588);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);

13.  Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 14 Tahun 2005 tentang Penetapan Kembali Negeri Sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Dalam Wilayah Pemerintahan Provinsi Maluku (Lembaran Daerah Provinsi Maluku Tahun 2005               Nomor 14);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 03 Tahun 2009 tentang Ratshap Dan Ohoi (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2009 Nomor 03 Seri D).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA

Dan

BUPATI MALUKU TENGGARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA TENTANG PEDOMAN  UMUM KERJASAMA ANTAR RATSHAP DAN OHOI

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

  1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara;
  2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara;
  3. Kepala Daerah adalah Bupati Maluku Tenggara yang selanjutnya disebut Bupati;
  4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara;
  5. Ratshap adalah kesatuan masyarakat hukum adat yang merupakan suatu kesatuan geneologis yang memiliki batas-batas yuridiksi, yang berfungsi untuk mengatur dan memutuskan masalah-masalah hukum adat dilingkungannya serta dilingkungan Ohoi yang berada dibawah kewenangannya, yang diakui dan/atau dibentuk oleh Pemerintah Nasional dan berada di Kabupaten Maluku Tenggara;
  6. Ohoi/Ohoi Rat adalah kesatuan  masyarakat hukum adat yang bersifat geneologis teritorial yang memiliki batas wilayah, berfungsi mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak, asal-usul dan adat istiadat setempat, menyelenggarakan tugas pemerintahan, serta diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di wilayah Kabupaten Maluku Tenggara;
  7. Ohoi Rat adalah Ohoi yang berada di wilayah kedudukan Rat;
  8. Rat atau Raja adalah kepala kesatuan masyarakat hukum adat yang memimpin sebuah Ratschap;
  9. Orong Kai adalah Kepala dari Ohoi/Ohoi Rat dan berfungsi untuk memimpin administrasi pemerintahan dilingkungannya dan sekaligus sebagai Kepala Persekutuan Hukum Adat dibawah Rat atau Raja, yang dipilih berdasarkan garis keturunan;

10.  Kerjasama Antar Ratshap dan atau Ohoi Rat selanjutnya disebut kerjasama adalah suatu usaha bersama antar Ratshap dan atau Ohoi dan atau dengan pihak ketiga yang mengandung unsur timbal balik dan saling menguntungkan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan perekonomian di Ratshap dan atau Ohoi;

11.  Pihak Ketiga yang selanjutnya disebut dalam kerjasama antar Ratshap dan atau Ohoi/Ohoi Rat ini adalah Masyarakat Adat dengan nama lain dan atau orang pribadi dan atau Badan Hukum Perdata yang keberadaan dan atau kedudukannya diakui berdasarkan ketentuan peraturan yang berlaku.

BAB II

LINGKUP KERJASAMA

Pasal 2

(1)   Ratshap dan atau Ohoi dapat melakukan kerjasama antar Ratshap dan atau Ohoi untuk kepentingan  bersama.

(2)   Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meliputi :

  1. kerjasama antar Ratshap  dalam satu Kecamatan;
  2. kerjasama antar Ratshap  lintas Kecamatan;

c. kerjasama antar Ohoi dalam satu Ratshap, maupun antar Ohoi pada   Ratshap yang berbeda dalam satu Kecamatan maupun lintas Kecamatan;

d. Kerjasama antar Ratshap dan atau Ohoi dengan pihak ketiga baik dalam lingkungan Ratshap dan atau Ohoi maupun di luar lingkungannya.

(3)   Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatas   diatur  dalam bentuk Keputusan Bersama atau Perjanjian Kerjasama.

BAB III

OBJEK KERJASAMA

Pasal 3

(1)   Objek kerjasama antar Ratshap dan atau Ohoi maupun dengan pihak ketiga meliputi bidang :

  1. peningkatan perekonomian masyarakat;
  2. peningkatan pelayanan pendidikan;
  3. kesehatan;
  4. sosial budaya;
  5. ketentraman dan ketertiban, dan/atau;
  6. pemanfaatan sumber daya alam dan teknologi tepat guna dengan memperhatikan kelestarian lingkungan.

(2)   Selain bidang – bidang tersebut pada ayat (1) diatas dapat juga dilakukan kerjasama dalam bidang Adat Istiadat.

(3)   Pelaksanaan  bidang-bidang kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dituangkan dalam bentuk Program Kerja yang menguntungkan bagi masyarakat Ohoi/Ohoi Rat.

BAB IV

BENTUK HUKUM KERJASAMA

Pasal 4

(1)   Kerjasama antar Ratshap dan atau Ohoi ditetapkan dalam bentuk keputusan bersama.

(2)   Kerjasama antar Ratshap dan atau Ohoi dengan pihak ketiga ditetapkan dalam bentuk perjanjian kerjasama.

(3)   Keputusan bersama atau perjanjian kerjasama sebagaimana dimasud pada ayat (1) dan ayat (2) memuat ketentuan-ketentuan :

a. objek bidang yang dikerjasamakan;

b. tata cara pelaksanaan kerjasama;

c. jangka waktu pelaksanaan kerjasama;

d. pembagian tanggung jawab bersama;

e. pembagian keuntungan dan kerugian (apabila ada);

f.   pembiayaan;

g. penyelesaian perselisihan;

h. ketentuan lain yang dianggap perlu.

Pasal 5

Keputusan bersama kerjasama dan atau Perjanjian kerjasama antar Ratshap dan atau Ohoi dan atau Pihak Ketiga harus mendapat persetujuan dari Badan Saniri.

BAB V

PELAKSANAAN DAN PEMBIAYAAN

Pasal 6

Pelaksanaan kerjasama antar Ratshap dan atau Ohoi maupun dengan Pihak Ketiga dilakukan oleh Badan Kerjasama antar Ratshap dan atau Ohoi

yang dibentuk dengan keputusan Kepala Pemerintah Ratshap dan atau Ohoi yang antara lain terdiri dari unsur :

  1. Pemerintah Ratshap  atau Ohoi;
  2. Tokoh Adat;
  3. Tokoh Masyarakat;
  4. Tokoh Agama;
  5. Tokoh Pemuda;
  6. Tokoh Perempuan.

Pasal 7

Pelaksanaan kerjasama  antar Ratshap dan atau Ohoi dan atau Pihak Ketiga harus mendapat persetujuan Badan Saniri dan disampaikan kepada Bupati sebagai laporan.

Pasal 8

(1)   Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan kerjasama antar Ratshap dan atau Ohoi dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Ratshap dan atau Ohoi.

(2)   Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan kerjasama antar Ratshap dan atau Ohoi dengan pihak ketiga diatur berdasarkan perjanjian kerjasama.

BAB VI

PERUBAHAN, PENUNDAAN ATAU PEMBATALAN KERJASAMA

Pasal 9

(1)   Perubahan, penundaan atau pembatalan kerjasama dan atau perjanjian kerjasama, hanya dapat dilakukan atas dasar musyawarah untuk kesepakatan bersama.

(2)   Kesepakatan bersama sebagaimana dimaksudkan ayat (1) diatas dituangkan dalam bentuk keputusan bersama dan atau perjanjian kerjasama.

(3)   Keputusan bersama dan atau perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Bupati dengan tembusan kepada Camat.

BAB VII

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 10

(1)   Apabila terjadi perselisihan dalam kerja sama antar Ratshap dan atau Ohoi, penyelesaiannya dilakukan secara musyawarah untuk kesepakatan bersama.

(2)   Kesepakatan bersama dalam penyelesaian perselisihan, ditetapkan dalam keputusan bersama yang ditandatangani Kepala Pemerintah Ratshap dan atau Ohoi.

(3)   Kesepakatan bersama mengenai penyelesaian perselisihan kerjasama dan atau perjanjian bersama antar Ratshap dan atau Ohoi dan atau pihak ketiga dilaporkan kepada Bupati.

Pasal 11

(1)   Perselisihan yang terjadi antar Ohoi dalam satu Ratshap dapat dilakukan sesuai prosedur berdasarkan pasal 10 ayat (1) Peraturan Daerah ini yang difasilitasi oleh Rat dalam Ratshap tersebut dan mendapat persetujuan atau pengesahan Rat.

(2)   Apabila perselisihan terjadi antara Ohoi pada Ratshap yang berbeda, dan tidak dapat diselesaikan sebagaimana prosedur pada ayat (1) diatas, maka Camat dapat memfasilitasi untuk menyelesaikannya, serta hasilnya dilaporkan kepada Bupati.

Pasal 12

(1)   Apabila perselisihan dengan pihak ketiga tidak dapat diselesaikan melalui kesepakatan bersama, maka Bupati dapat membantu menyelesaikan perselisihan dimaksud setelah mendapat masukan dari  Camat.

(2)   Penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk Keputusan Bupati dan bersifat final serta mengikat.

Pasal 13

(1)   Apabila upaya penyelesaian seperti pada pasal 11 dan pasal 12 Peraturan Daerah ini tidak dapat dilaksanakan, terutama yang berkaitan dengan perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga diluar masyarakat adat dapat diselesaikan melalui upaya hukum perdata.

(2)   Upaya hukum perdata hanya dapat dilakukan berdasarkan klausula yang tercantum pada perjanjian kerjasama tersebut.

BABV III

PEMBINAAN

Pasal 14

(1)   Dalam rangka pembinaan pemerintahan, Pemerintah Daerah memfasilitasi penyelenggaran kerjasama antar Ratshap dan atau Ohoi.

(2)   Kegiatan fasilitasi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sebagai upaya pemberdayaan Pemerintahan Ratshap dan atau Ohoi melalui pemberian pedoman, bimbingan, arahan, supervisi, pelatihan dan evaluasi.

(3)   Kegiatan fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam ayat  (2) tidak diberikan apabila kerjasama tersebut dilakukan dengan pihak ketiga diluar lembaga masyarakat adat.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan  Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara.

Disahkan di Langgur

Pada tanggal  12 September 2009

BUPATI MALUKU TENGGARA,

ANDERIAS RENTANUBUN

Diundangkan di Langgur

pada tanggal  12  September  2009

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN MALUKU TENGGARA,

PETRUS BERUATWARIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA TAHUN 2009 NOMOR 07

PENJELASAN ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA

NOMOR   07  TAHUN 2009

TENTANG

PEDOMAN UMUM KERJASAMA ANTAR RATSHAP DAN OHOI

  1. Penjelasan Umum.

Bahwa dengan diberlakukannya Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka salah satu elemen penting dalam pelaksanaan otonomi daerah adalah dibutuhkannya penyelenggaraan pemerintahan Ohoi/Ohoi Rat atas prakarsa, kreativitas dan peran aktif masyarakat dalam mengembangkan dan memajukan daerahnya.

Bahwa Ratshap dan atau Ohoi sebagai kesatuan masyarakat hukum adat, baik secara Geneologis maupun Teritorial  berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya berdasarkan hak asal usul dan adat istiadat yang diakui oleh Pemerintahan Nasional.

Hal ini tidak berarti bahwa otonomi yang diberikan kepada Ratshap dan atau Ohoi lalu diartikan lepas dari kendali pemerintah, tetapi sebaliknya bahwa pemberian otonomi ini tetap berada dalam pengawasan pemerintah, dalam hal ini Pemerintah Provinsi dan Kabupaten sepanjang menyangkut kepentingan nasional yang harus dilaksanakan.

Bahwa selain peran Ratshap dan atau Ohoi/Ohoi Rat  sebagaimana diatas, maka Ratshap dan atau Ohoi/Ohoi Rat juga merupakan daerah bawahan dan ujung tombak Pemerintah Kabupaten yang perlu ditata, dibina, diayomi dan difasilitasi oleh Pemerintah Kabupaten sepanjang hal-hal yang menjadi tanggung jawab dan kewenangan Pemerintah Kabupaten untuk mengaturnya. Dengan demikian terdapat keseimbangan hak dan kewajiban secara timbal-balik dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing.

Bertitik tolak dari pemikiran demikian, dan untuk menjamin kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat di tingkat Ratshap dan Ohoi/Ohoi Rat, maka dengan berpedoman pada pasal 216 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, perlu ditetapkan Pedoman Umum Kerjasama Antar Ratshap dan Ohoi dengan Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara.

  1. Penjelasan Pasal demi Pasal.

Pasal        1     :   cukup jelas

Pasal        2     :   ayat  (1)  cukup jelas

Ayat (2) huruf (d)

Yang dimaksudkan dengan pihak ketiga termasuk   didalamnya adalah masyarakat adat dengan nama lain yang berada diluar Kabupaten Maluku Tenggara, serta orang pribadi maupun Badan Hukum Perdata yang keberadaan dan atau kedudukannya  diakui berdasarkan ketentuan peraturan yang berlaku.

Ayat  (3)  cukup jelas

Pasal        3     :   cukup jelas

Pasal        4     :   cukup jelas

Pasal        5     :   cukup jelas

Pasal        6     :   cukup jelas

Pasal        7     :   cukup jelas

Pasal        8     :   cukup jelas

Pasal        9     :   cukup jelas

Pasal       10    :   cukup jelas

Pasal       11    :   cukup jelas

Pasal       12    :   cukup jelas

Pasal       13    :   cukup jelas

Pasal       14    :   cukup jelas

Pasal       15    :   cukup jelas

Pasal       16    :   cukup jelas

Ingat Tinggalkan Komentar (saran )

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s