PEDOMAN PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN OHOI


LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN MALUKU TENGGARA

Nomor  : 08                 Tahun  : 2009                    Seri  : D                        Nomor  : 08

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA

NOMOR  08  TAHUN 2009

TENTANG

PEDOMAN PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN OHOI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALUKU TENGGARA,

Menimbang     a.  bahwa Lembaga Kemasyarakatan pada tingkat Ratshap dan Ohoi merupakan salah satu wadah partisipasi masyarakat untuk turut serta berperan aktif dalam penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat di Ohoi/Ohoi Rat perlu didukung dan dikembangkan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

b.  bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a diatas, dengan mengacu pada Pasal 211 Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Ohoi.

Mengingat       :    1.  Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1645);

  1. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3896);
  2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Aru, Seram Bagian Barat dan Seram Bagian Timur (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4350);
  3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara  Nomor 4389);
  4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
  5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
  6. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Tual di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4747);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan, Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4106);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4588);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
  12. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 14 Tahun 2005 tentang Penetapan Kembali Negeri Sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Dalam Wilayah Pemerintahan Provinsi Maluku (Lembaran Daerah Provinsi Maluku Tahun 2005                   Nomor 14);
  13. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 03 Tahun 2009 tentang Ratshap Dan Ohoi (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2009 Nomor 03 Seri D).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN MALUKU TENGGARA

Dan

BUPATI MALUKU TENGGARA

MEMUTUSKAN   :

Menetapkan     :    PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU  TENGGARA TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN OHOI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

  1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara;
  2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara;
  3. Kepala Daerah adalah Bupati Maluku Tenggara;
  4. Camat adalah Kepala Pemerintahan Wilayah Kecamatan;
  5. Ohoi/Ohoi Rat adalah kesatuan  masyarakat hukum adat yang bersifat geneologis dan teritorial yang memiliki batas wilayah, berfungsi mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak, asal-usul dan adat istiadat setempat, menyelenggarakan tugas pemerintahan, serta diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di wilayah Kabupaten Maluku Tenggara;
  6. Orong Kai adalah Kepala dari Ohoi/Ohoi Rat dan berfungsi untuk memimpin administrasi pemerintahan dilingkungannya dan sekaligus sebagai kepala persekutuan hukum adat dibawah Rat atau Raja, yang dipilih berdasarkan garis keturunan;
  7. Pemerintahan Ohoi/Ohoi Rat adalah kegiatan Pemerintah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Ohoi/Ohoi dan Badan Saniri Ohoi Ohoi;
  8. Kepala Pemerintah Ohoi/Ohoi Rat adalah Orong Kai;
  9. Pemerintah Ohoi/Ohoi Rat adalah Kepala Pemerintahan Ohoi/Ohoi Rat dan Perangkat Ohoi/Ohoi Rat;
  10. Perangkat Ohoi/Ohoi Rat adalah unsur staf, yang merupakan pembantu Kepala Pemerintahan dan terdiri dari Jur Tulis Ohoi/Ohoi Rat, Kepala Soa dan yang lain-lain atau yang disebut dengan sebutan lain sesuai dengan kebutuhan, kondisi sosial dan adat istiadat masyarakat setempat;
  11. Badan Saniri Ohoi/Ohoi Rat adalah lembaga yang melaksanakan fungsi adat, selain berfungsi sebagai lembaga legislasi dan lembaga pengawasan dalam hal pelaksanaan Peraturan Ohoi/Ohoi Rat, Anggaran Pendapatan dan Belanja dan Keputusan Kepala Pemerintahan Ohoi/Ohoi Rat;
  12. Pemuka Masyarakat adalah para tokoh terkemuka dalam masyarakat yang terdiri dari pemuka adat, kepala marga/faam,  tokoh agama, kalangan pendidik, cendikiawan, golongan profesi dan pimpinan lembaga-lembaga masyarakat yang ada di Ratshap dan Ohoi/Ohoi Rat;
  13. Lembaga Kemasyarakatan Ohoi/Ohoi Rat adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat di Ohoi/Ohoi Rat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Ohoi/Ohoi Rat dalam memberdayakan masyarakat.

BAB II

NAMA DAN TUJUAN PEMBENTUKAN

Pasal 2

Nama Kelembagaan Kemasyarakatan Ohoi/Ohoi Rat yang dibentuk di  Ohoi/Ohoi Rat dapat disesuaikan dengan hak asal usul dan adat istiadat setempat dan atau disesuaikan dengan kebutuhan dan dapat diterima masyarakat.

Pasal 3

Lembaga Kemasyarakatan Ohoi/Ohoi Rat yang dibentuk di Ohoi/Ohoi Rat ditetapkan dengan Peraturan Ohoi/Ohoi Rat dengan tetap berpedoman pada adat istiadat dan hukum adat setempat serta ketentuan perundang – undangan yang berlaku.

Pasal 4

Lembaga Kemasyarakatan Ohoi/Ohoi Rat bertujuan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui :

  1. peningkatan pelayanan kepada masyarakat;
  2. peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan;
  3. pengembangan kemitraan;
  4. pemberdayaan masyarakat;
  5. pengembangan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 5

Lembaga Kemasyarakatan berkedudukan di Ohoi/Ohoi Rat.

Pasal 6

Lembaga Kemasyarakatan Ohoi/Ohoi Rat mempunyai tugas membantu Pemerintah Ohoi/Ohoi Rat dan merupakan mitra dalam memberdayakan masyarakat yang  meliputi :

  1. menyusun rencana pembangunan Ohoi/Ohoi Rat secara partisipatif atas dasar prakasa dan partisipasi masyarakat;
  2. melaksanakan, mengendalikan, memanfaatkan, memelihara dan mengembangkan pembangunan Ohoi/Ohoi Rat secara partisipatif;
  3. menggerakan dan mengembangkan partisipasi, gotong royong/maren dan swadaya masyarakat Ohoi/Ohoi Rat;
  4. menumbuh kembangkan kondisi dinamis masyarakat Ohoi/Ohoi Rat dalam rangka pemberdayaan masyarakat.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas, sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, Lembaga Kemasyarakatan Ohoi/Ohoi Rat mempunyai fungsi :

  1. penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat Ohoi/Ohoi Rat dalam pembangunan;
  2. penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat Ohoi/Ohoi Rat dalam kerangka memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  3. peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat Ohoi/Ohoi Rat;
  4. penyusunan rencana pelaksanaan pelestarian dan pemberdayaan hasil – hasil pembangunan secara partisipatif;
  5. menumbuh kembangan dan penggerak prakarsa, partisipasi, serta swadaya gotong royong/maren masyarakat Ohoi/Ohoi Rat;
  6. pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga dan pemberdayaan hak politik masyarakat Ohoi/Ohoi Rat.

BAB IV

KEANGGOTAAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 8

Anggota Lembaga Kemasyarakatan Ohoi/Ohoi Rat adalah mereka yang menyetujui azas, maksud dan tujuan dari Lembaga Kemasyarakatan dimaksud dan terdaftar.

Pasal 9

(1)   Pengurus Lembaga Kemasyarakatan dipilih secara musyawarah dari anggota masyarakat yang mempunyai kemauan, kemampuan, dan kepedulian dalam memberdayakan masyarakat.

(2)   Susunan dan jumlah pengurus lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan.

(3)   Anggota Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Ohoi/Ohoi Rat berhenti dan atau diberhentikan karena :

a. meninggal dunia;

b. mengundurkan diri;

c. pindah tempat tinggal dan tidak lagi terdaftar sebagai penduduk Ohoi/Ohoi Rat yang bersangkutan;

d. tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB V

WEWENANG DAN KEWAJIBAN

Pasal 10

Lembaga Kemasyarakatan Ohoi/Ohoi Rat berwenang mengajukan saran dan pendapat untuk dipertimbangkan dalam menentukan arah dan kebijakan program di bidang Pemerintahan, Pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat di Ohoi/Ohoi Rat.

Pasal 11

Lembaga Kemasyarakatan Ohoi/Ohoi Rat  berkewajiban untuk :

  1. membantu Orong Kai beserta perangkatnya dalam melaksanakan program di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Ohoi/Ohoi Rat;
  2. mengkoordinir dan mendorong masyarakat untuk turut berpartisipasi dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

BAB VI

HUBUNGAN DAN TATA KERJA

Pasal 12

Dalam melaksanakan wewenang dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada pasal 10 dan pasal 11 diatas, Lembaga Kemasyarakatan Ohoi/Ohoi Rat harus membina kerjasama dengan pemerintah Ohoi/Ohoi Rat untuk :

  1. menggerakan dan menumbuh kembangkan motivasi swadaya masyarakat disegala sektor dan bidang usaha;
  2. melakukan usaha bersama mengembangkan potensi Ohoi/Ohoi Rat guna peningkatan sumber  pendapatan Ohoi/Ohoi Rat;
  3. melakukan kerjasama dalam rangka peningkatan kader pembangunan di Ohoi/Ohoi Rat;
  4. mengusahakan percepatan teknologi tepat guna di Ohoi/Ohoi Rat dalam rangka alih teknologi dan pemberdayaan masyarakat sesuai bidang usaha yang ditekuni.

Pasal 13

(1)   Lembaga Kemasyarakatan melalui Orong Kai menyampaikan rencana biaya kepada Badan Saniri Ohoi/Ohoi Rat untuk diputuskan.

(2)   Tata Kerja Lembaga Kemasyarakatan akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Ohoi/Ohoi Rat.

BAB VII

SUMBER DANA

Pasal 14

Sumber  dana  untuk membiayai kegiatan Lembaga Kemasyarakatan Ohoi/Ohoi Rat diperoleh dari :

  1. swadaya masyarakat;
  2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Ohoi/Ohoi Rat sesuai kemampuan;
  3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
  4. bantuan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten;
  5. bantuan lain yang sah dan tidak mengikat masyarakat.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan  Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara.

Disahkan di Langgur

pada tanggal         September 2009

BUPATI MALUKU TENGGARA,

ANDERIAS RENTANUBUN

Diundangkan di Langgur

pada tanggal           September  2009

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN MALUKU TENGGARA,

PETRUS BERUATWARIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA TAHUN 2009 NOMOR 08

PENJELASAN ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA

NOMOR  08  TAHUN 2009

TENTANG

PEDOMAN PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN OHOI

  1. Penjelasan Umum

Bahwa dengan diberlakukannya Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, yang ditindak lanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, serta Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 14 Tahun 2005 tentang Penetapan Kembali Negeri sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dalam Lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku, maka sebagai salah satu elemen penting dari pelaksanaan otonomi daerah dalam penyelenggaraan pemerintah Ohoi/Ohoi Rat atas prakarsa, kreativitas serta peran aktif masyarakat dalam mengembangkan dan memajukan daerahnya.

Guna menjawab hal dimaksud, maka dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di tingkat Ohoi/Ohoi Rat  yang merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum adat, maka oleh Undang – Undang diberikan kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri. Salah satu bentuk yang dapat mendukung urusan dimaksud adalah dapat dibentuknya lembaga kemasyarakatan untuk mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan hak asal usul dan adat istiadat yang diakui oleh sistem Pemerintahan Nasional. Pengakuan ini memang berimplikasi serta mengandung makna, bahwa pelaksanaan otonomi asli Ohoi di Kabupaten Maluku Tenggara tetap berada dalam kendali pemerintah, teristimewa pemerintah Provinsi dan Kabupaten.

Untuk memberikan arah pada penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat di Ohoi/Ohoi Rat  pada Kabupaten Maluku Tenggara, maka penataan, pembinaan dan pengayoman kepada masyarakat perlu dilakukan dengan dan melalui fasilitasi Pemerintah Daerah Kabupaten sepanjang hal – hal yang menjadi tanggung jawab dan kewenangan Pemerintah kabupaten. Dengan demikian diharapkan terdapat keseimbangan antara hak dan kewajiban secara timbal balik antara Ohoi/Ohoi Rat dengan Pemerintah Kabupaten dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab masing – masing.

Untuk melaksanakan fungsi, wewenang dan kewajiban penyelenggaraan fungsi umum pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, Pemerintah Ohoi/Ohoi Rat senantiasa berpedoman pada Peraturan Perundang – undangan yang berlaku. Dukungan dan peran serta masyarakat melalui Lembaga Kemasyarakatan ini diharapkan dapat menjadi mitra Pemerintah Ohoi/Ohoi Rat dalam memberdayaakan masyarakat melalui masukan dan sumbang pikiran yang terumus pada kebijakan program di Ohoi/Ohoi Rat.

Yang dimaksudkan dengan Lembaga Kemasyarakatan dalam ketentuan ini misalnya Rukun Tetangga, Rukun Warga, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, Karang Taruna, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat atau dengan nama lain.

Berpedoman pada Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan  Ohoi ini dimaksudkan agar dalam penyelengaraan fungsi umum pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat, diperlukan dukungan untuk membantu mengarahkan dan meningkatkan prakarsa serta partisipasi masyarakat dalam melaksanakan pembangunan dan menumbuhkan kondisi yang dinamis disertai kemampuan masyarakat dalam rangka meningkatkan dan memantapkan ketahanan  masyarakat.

Berdasarkan pemikiran itulah, maka untuk menjamin kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan pada masyarakat di Ohoi/Ohoi Rat, maka dengan berpedoman pada pasal 216 Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan pasal 89 s/d. pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka perlu ditetapkan Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Ohoi melalui Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara.

II.    Penjelasan Pasal Demi Pasal.

Pasal        1     :   cukup jelas

Pasal        2     :   cukup jelas

Pasal        3     :   cukup jelas

Pasal        4     :   cukup jelas

Pasal        5     :   cukup jelas

Pasal        6     :   cukup jelas

Pasal        7     :   cukup jelas

Pasal        8     :   cukup jelas

Pasal        9     :   ayat (1)

Yang dimaksud dengan “mempunyai kemauan” adalah  minat dan sikap seseorang untuk melakukan sesuatu kegiatan dengan sukarela.

Yang dimaksud dengan “kemampuan” adalah  kesadaran atau keyakinan pada dirinya bahwa dia mempunyai kemampuan, bisa berupa pikiran, tenaga/waktu, atau sarana dan material lainnya.

Yang dimaksud dengan “kepedulian” adalah  sikap atau perilaku seseorang terhadap hal – hal yang bersifat khusus, pribadi dan strategis dengan ciri keterkaitan, keinginan dan aksi untuk melakukan sesuatu kegiatan.

Ayat (2) dan ayat (3) : cukup jelas

Pasal       10    :   cukup jelas

Pasal       11    :   cukup jelas

Pasal       12    :   cukup jelas

Pasal       13    :   cukup jelas

Pasal       14    :   cukup jelas

Pasal       15    :   cukup jelas

Pasal       16    :   cukup jelas

 

sumber http://www.malukutenggarakab.go.id

Ingat Tinggalkan Komentar (saran )

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s