PEDOMAN UMUM PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT OHOI/OHOI RAT


LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN MALUKU TENGGARA

Nomor  : 05                 Tahun  : 2009                    Seri  : D                           Nomor  : 05

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA

NOMOR  05  TAHUN 2009

T E N T A N G

PEDOMAN UMUM PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

PERANGKAT OHOI/OHOI RAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALUKU TENGGARA,

Menimbang   :  a.  bahwa perangkat Ohoi/Ohoi Rat merupakan salah satu alat kelengkapan Ohoi/Ohoi Rat dalam penyeleng-garaan pemerintahan Ohoi/Ohoi Rat;

  1. bahwa pegaturan tentang tata cara pengangkatan dan pemberhentian perangkat Ohoi/Ohoi Rat bertujuan untuk menjamin efektivitas dan efisiensi peyelenggaran pemerintahan serta prinsip-prinsip demokrasi yang disesuaikan dengan hukum adat, tradisi dan budaya serta perkembangan dalam masyarakat;
  1. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf  a dan b di   atas maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang  Pedoman Umum Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Ohoi/Ohoi Rat.

Mengingat    :  1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1645);

  1. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3896);
  2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Aru, Seram Bagian Barat dan Seram Bagian Timur (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4350);
  3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara  Nomor 4389);
  4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
  5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
  6. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Tual di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4747);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan, Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4106);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4588);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
  12. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 03 Tahun 2009 tentang Ratshap dan Ohoi (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2009 Nomor 03 Seri D).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  DAERAH

KABUPATEN MALUKU TENGGARA

DAN

BUPATI MALUKU TENGGARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :   PEDOMAN UMUM PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT OHOI/OHOI RAT

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan :

  1. Pemerintah adalah Pemerintah Republik Indonesia;
  2. Daerah adalah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara;
  3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara;
  4. Kepala Daerah adalah Bupati Maluku Tenggara, yang selanjutnya disebut Bupati;
  5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara;
  6. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara;
  7. Keputusan Bupati adalah Keputusan Bupati  Maluku Tenggara;
  8. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati  Maluku Tenggara;
  9. Ratshap adalah kesatuan masyarakat hukum adat yang terbentuk berdasarkan sejarah dan asal usul, berfungsi untuk mengatur serta memutuskan masalah-masalah hukum adat di lingkungannya serta lingkungan Ohoi/Ohoi Rat yang berada di bawah koordinasinya, diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di wilayah Kabupaten Maluku Tenggara;
  10. Ohoi/Ohoi Rat adalah kesatuan masyarakat hukum adat yang bersifat Geneologis Territorial yang memiliki batas-batas wilayah, berfungsi mengatur dan mengurus  kepentingan masyarakat berdasarkan hak, asal usul dan adat  istiadat setempat, menyelenggarakan tugas pemerintahan, serta diakui dan dihormati dalam system Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di  wilayah Kabupaten Maluku Tenggara;
  11. Peraturan Ohoi/Ohoi Rat adalah  peraturan yang ditetapkan bersama antara  Kepala Pemerintah Ohoi/Ohoi Rat dan Badan Saniri Ohoi/Ohoi Rat;
  12. Pemerintahan Ohoi/Ohoi Rat adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan berdasarkan hak asal usul dan pemerintahan umum oleh pemerintahOhoi/Ohoi Rat dan Badan Saniri Ohoi/Ohoi Rat;
  13. Perangkat  Ohoi/Ohoi Rat adalah alat kelengkapan Pemerintah Ohoi/Ohoi Rat  dalam melaksanakan fungsi pemerintahan Adat dan Pemerintahan umum;
  14. Kepala Soa adalah kepala wilayah administrasi dan geneologis di bawah Orong Kai yang bertugas memimpin Ohoi/Ohoi Rat serta mempunyai kedudukan lebih rendah dari Ohoi/Ohoi Rat yang dipimpin oleh Orong Kai.

BAB II

PERANGKAT OHOI/OHOI RAT

Pasal 2

(1)       Pemerintah Ohoi/Ohoi Rat terdiri dari Kepala Pemerintah Ohoi/Ohoi Rat dan Perangkat Ohoi/Ohoi Rat.

(2)   Perangkat  Ohoi/Ohoi Rat terdiri dari, Jur Tulis/Sekretaris, Kepala-kepala Urusan, unsur kewilayahan dan perangkat teknis lainnya.

(3)   Kepala-kepala Urusan  sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) terdiri dari Urusan Pemerintahan Umum, Pembangunan dan Kemasyarakatan.

(4)    Jumlah Perangkat Ohoi/Ohoi Rat sebagaimana dimaksud ayat (2) disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi sosial budaya Ohoi/Ohoi Rat yang diatur dengan Peraturan Ohoi/Ohoi Rat.

Pasal 3

(1)       Perangkat Ohoi/Ohoi Rat bertugas membantu Kepala Pemerintah Ohoi/Ohoi Rat dalam melaksanakan Tugas dan Wewenangnya.

(2)       Dalam melaksanakan tugas, perangkat Ohoi/Ohoi Rat bertanggungjawab kepada Kepala Pemerintahan Ohoi/Ohoi Rat.

BAB III

PERSYARATAN DAN PENGANGKATAN

Pasal 4

(1).     Jur Tulis / Sekretaris diisi oleh Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan yaitu :

  1. Berpendidikan paling rendah lulusan SLTA atau sederajat;
  2. Mempunyai pengetahuan tentang teknis pemerintahan;
  3. Mempunyai kemampuan / Pengetahuan di bidang administrasi perkantoran;
  4. Mempunyai pengalaman / pengetahuan di bidang administrasi keuangan dan bidang perencanaan;
  5. Memahami masalah sosial budaya dan hukum adat setempat;
  6. Berasal dari warga Ohoi/Ohoi Rat setempat.

(2).     Persyaratan Calon Kepala Urusan yaitu :

  1. Berpendidikan paling rendah SLTP atau sederajat;
  2. Mempunyai pengetahuan teknis, sesuai urusan yang menjadi bidang tugasnya;
  3. Memahami sosial budaya dan hukum adat setempat;
  4. Bertempat tinggal di Ohoi/Ohoi Rat setempat;
  5. Berusia minimal 20 tahun dan paling tinggi 60 tahun.

Pasal 5

(1)       Jur Tulis / Sekretaris diangkat oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati.

Kepala Urusan atau perangkat lainnya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Pemerintah Ohoi/Ohoi Rat.

BAB IV

MASA JABATAN

Pasal 6

Masa jabatan Jur Tulis / Sekretaris, Kepala-kepala Urusan atau perangkat lainnya adalah 6 (enam) Tahun.

Pasal 7

(1)       Masa Jabatan Jur Tulis/Sekretaris sebagaimana dimaksud Pasal 6 dapat diperpanjang /diangkat kembali sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2)       Masa jabatan Kepala Urusan sebagaimana dimaksud Pasal 6 dapat diperpanjang selama satu kali masa jabatan.

BAB V

URAIAN TUGAS

Pasal 8

(1)    Jur Tulis/ Sekretaris mempunyai tugas membantu Kepala Pemerintah Ohoi/Ohoi Rat dalam bidang administrasi urusan Pemerintahan Umum dan Pemerintahan Adat.

(2)    Kepala-kepala Urusan bertugas membantu Kepala Pemerintah Ohoi/Ohoi Rat di bidang penyelenggaraan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyaratan.

Pasal  9

(1)    Kepala Urusan Pemerintahan mempunyai tugas membantu Kepala Pemerintahan Ohoi/Ohoi Rat dalam urusan pengaturan kehidupan masyarakat sesuai dengan kewenangan Ohoi/Ohoi Rat, antara lain Pembuatan Peraturan Ohoi/Ohoi Rat, Pembentukan Lembaga  Kemasyarakatan, Pembentukan Badan Usaha Milik Ohoi/Ohoi Rat,  Kerjasama antar Ohoi/Ohoi Rat, Perijinan dan lain-lain.

(2)    Kepala Urusan Pembangunan mempunyai tugas membantu Kepala Pemerintah Oho dalam bidang pemberdayaan masyarakat, penyediaan sarana prasarana, fasilitas umum seperti jalan Ohoi/Ohoi Rat, jembatan Ohoi/Ohoi Rat, pasar Ohoi/Ohoi Rat.

(3)    Kepala Urusan Kemasyarakatan mempunyai tugas membantu Kepala Pemerintah Ohoi/Ohoi Rat dalam bidang pemberdayaan masyarakat melalui kehidupan sosial budaya masyarakat seperti kesehatan, pendidikan dan adat  istiadat.

(4)    Uraian tugas Perangkat Ohoi/Ohoi Rat secara lebih rinci diatur lebih lanjut dengan keputusan Kepala Pemerintah Ohoi/Ohoi Rat.

BAB VI

LARANGAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 10

Perangkat Ohoi/Ohoi Rat dilarang : ­

  1. Menjadi Pengurus Partai Politik;
  2. Merangkap jabatan sebagai anggota Badan Saniri Ohoi/Ohoi Rat dan lembaga kemasyarakatan di Ohoi/Ohoi Rat;
  3. Terlibat dalam kampanye Pemilihan Umum, Pemilihan Presiden, Pemilihan Kepala Pemerintah Daerah;
  4. Merugikan kepentingan umum, sekelompok masyarakat dan mendiskriminasikan warga atau golongan masyarakat lain;
  5. Melakukan Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme, menerima uang barang dan / atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi tugas dan wewenangnya;
  6. Menyalahgunakan wewenang.

Pasal 11

(1)       Perangkat Ohoi/Ohoi Rat berhenti karena :

  1. meninggal dunia;
  2. permintaan sendiri;
  3. diberhentikan.

(2)       Perangkat Ohoi/Ohoi Rat yang diberhentikan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c karena :

  1. berakhir masa jabatan dan telah dilantik pejabat baru;
  2. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
  3. dinyatakan bersalah karena melanggar perundang-undangan dan ketentuan hukum adat yang berlaku;
  4. melanggar larangan perangkat Ohoi/Ohoi Rat.

(3)       Pemberhentian Perangkat Ohoi/Ohoi Rat sebagaimana dimaksud ayat 2 dilakukan oleh Kepala Pemerintah Ohoi/Ohoi Rat dengan Surat Keputusan.

Surat Keputusan Kepala Pemerintah Ohoi/Ohoi Rat sebagaimana dimaksud ayat (3) disertai alasan-alasannya dengan tembusan disampaikan kepada Badan Saniri Ohoi/Ohoi Rat dan Bupati melalui Kepala Kecamatan.

(4)       Pemberhentian Perangkat Ohoi/Ohoi Rat sebagaimana dimaksud ayat (3) disertai pengangkatan Perangkat Ohoi/Ohoi Rat yang baru.

Pasal 12

(1)       Pemberhentian Jur Tulis / Sekretaris sebagaimana dimaksud Pasal 11  dilakukan oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati atas usul Badan Saniri Ohoi/Ohoi Rat dan Kepala Pemerintah Ohoi/Ohoi Rat.

(2)       Pemberhentian Jur Tulis / Sekretaris sebagaimana dimaksud ayat (1) disertai Pengangkatan Jur Tulis / Sekretaris yang baru.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

Jur Tulis / Sekretaris yang selama ini ada dan memenuhi persyaratan secara bertahap diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Maluku Tenggara

Ditetapkan di Langgur

pada tanggal 12   September 2009

BUPATI MALUKU TENGGARA,

ANDERIAS RENTANUBUN

Diundangkan di Langgur

pada tanggal  12   September 2009

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN MALUKU TENGGARA,

PETRUS BERUATWARIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA TAHUN 2009 NOMOR 05

PENJELASAN ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA

NOMOR  05  TAHUN 2009

TENTANG

PEDOMAN UMUM PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

PERANGKAT OHOI/OHOI RAT

  1. PENJELASAN UMUM.

UUD 1945 menegaskan bahwa Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sepanjang masih dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pengakuan dan penghormatan terhadap kesatuan masyarakat hukum adat dijabarkan lebih lanjut dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa.

Dengan landasan pemikiran dalam pengaturan desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi daerah, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat, maka sebutan Desa untuk Kabupaten Maluku Tenggara adalah Ohoi/Ohoi Rat.

Pemerintah Ohoi/Ohoi Rat terdiri dari Kepala Pemerintah Ohoi/Ohoi Rat dan perangkat Ohoi/Ohoi Rat dengan tugas dan kewenangannya yaitu : menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Perangkat Ohoi/Ohoi Rat mempunyai tugas dan kewenangan membantu Kepala Pemerintah Ohoi/Ohoi Rat dalam penyelenggaraan Pemerintahan Ohoi/Ohoi Rat.

Perangkat Ohoi/Ohoi Rat terdiri dari Juru Tulis/Sekretaris, pelaksana teknis lapangan seperti Kepala Faam / Marga, Kepala Urusan Pemerintahan, Kepala Urusan Pembangunan dan Kepala Urusan Kemasyarakatan; dan, unsur kewilayahan seperti Kepala Soa.

Perangkat Ohoi/Ohoi Rat Juru Tulis/Sekretaris sebagai Pegawai Negeri Sipil diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris daerah atas nama Bupati dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya bertanggung jawab kepada Kepala Pemerintah Ohoi/Ohoi Rat, Perangkat Ohoi/Ohoi Rat lainnya diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Pemerintah Ohoi/Ohoi Rat. Dan dalam melaksanakan tugas dan wewenang bertanggung jawab kepada Pemerintah Ohoi/Ohoi Rat.

  1. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1.

Cukup Jelas

Pasal 2.

Ayat (2)

Yang dimaksudkan dengan unsur kewilayahan misalnya RT/RW atau dengan nama lainnya. Sedangkan yang dimaksudkan dengan perangkat teknis lainnya misalnya Kapitan, Marinyo dan lain lain.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

ayat 1 butir a,  dapat berubah menjadi pendidikan terendah  SLTP,  apabila di Ohoi/Ohoi Rat yang bersangkutan tidak ada anggota masyarakat yang memenuhi syarat pendidikan SLTA.

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

ayat 2 butir c, yang dimaksudkan dengan  “dinyatakan bersalah “ adalah  berdasarkan putusan  hakim yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

About these ads

Ingat Tinggalkan Komentar (saran )

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s